Satu Berita Dunia – Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menjadwalkan pemanggilan perwakilan atau Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kompak menangani serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Dia mengutarakan, jajaran pemerintah saling menyalahkan satu sama lain, maka permasalahan tak akan selesai pada Kamis, 27 Juni 2024.
Sejak awal rapat, aroma pelemparan kesalahan satu sama lain sudah tercium. Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian melempar ‘bola panas’ ke Kominfo ketika Komisi I DPR bingung mengapa bisa tidak ada back up data di PDN sementara Surabaya, Jawa Timur.
“Kenapa tidak ada (backup)?” tanya Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.
“Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak.” Pungkas Hinsa.
Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menjadwalkan pemanggilan perwakilan Menkominfo bersama BSSN terkait serangan siber di PDNS. (YouTube @DPRRIOfficial)
“Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa bisa tidak ada?” Sambung TB Hasanuddin.
Diketahui Kemenkominfo punya tiga pusat data, yakni PDN yang ada di Surabaya, Serpong dan Batam. Hinsa memaparkan seharusnya Kemenkominfo sudah seharusnya menyiapkan data cadangan.
Dalam permasalahan ini, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.
Hinsa juga menjelaskan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal 35 ayat 2e, yakni melangsungkan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala.
Beberapa jam kemudian, emosi TB Hasanuddin juga memuncak. Geram pihak Kominfo, BSSN, dan Telkom saling melempar tanggung jawab, dan jawaban yang diberikan pun berbeda-beda.